PMI dan Pemerintah Kembangkan Roadmap Pelaksanaan Sistem Surveilans Berbasis Masyarakat untuk Perkuat Sistem Surveilans Nasional

SETELAH Forum Group Discussion (FGD) pada Jumat, 3 Desember 2021, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) didukung oleh International Federation of Red Cross (IFRC) dan PMI mengadakan FGD untuk menyusun rancangan roadmap penguatan Sistem Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM) pada Jumat, 3 Desember & Kamis, 9 Desember 2021. Masing-masing FGD dihadiri sekitar 40 peserta, baik secara offline maupun online, dari berbagai instansi, antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, Kementerian Kelautan & Perikanan dan Mitra Internasional. Melalui FGD tersebut dilakukan pengumpulan berbagai informasi tentang implementasi SBM, identifikasi area penguatan SBM, dan identifikasi area kolaborasi. Roadmap tersebut akan menjadi dasar untuk pengembangan dan penguatan SBM, yang tujuannya untuk pelaksanaan secara nasional.

“Terima kasih atas bantuannya, baik bantuan strategi maupun teknis, sebagai tahap awal pembuatan roadmap Sistem Surveilans Berbasis Masyarakat. Ini merupakan kolaborasi potensial untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam surveilans,” kata Kepala Divisi Kesehatan dan Sosial Palang Merah Indonesia (PMI), Eka Wulan Cahyasari.

Sebagai tindak lanjut dari acara ini, IFRC akan mengadakan sosialisasi pada 21 Desember 2021, di mana para pemangku kepentingan dari kementerian terkait akan berkumpul untuk melakukan finalisasi roadmap yang akan dilaksanakan di tingkat lokal.