Dampak/Hasil yang telah Dicapai
- Telah dilakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan berupa bahan makanan (sembako), obat-obatan, pakaian, masker, alat kerja mesin potong rumput sebanyak 1,345 ton dengan menggunakan 2 kali pengiriman melalui pesawat carter swasta tanggal 16 & 17 maret 2021 kepada warga Sugapa Kabupaten Intan Jaya, Papua. (a) Pengiriman Logistik dan personal dengan flight SMART Air pada tanggal 16 Maret 2021 berupa pakaian, obat obatan, sembako dan peralatan pertanian (mesin potong rumput) sebanyak 809 kg dan 3 personal putra daerah yaitu Zakius Degei Ketua Harian PMI Papua, Agus Tapani Ketua PMI Intan Jaya dan Petrus Mofu (Staf Markas PMI Papua); (b) Pengiriman Logistik kedua menggunakan flight SMART Air pada tgl 17 Maret 2021 berupa sembako; (c) Pendistribusian masker bagi warga terdampak di Timika melalui tim Covid gereja di Timika.
- Peningkatan kapasitas PMI Kabupaten Mimika dalam respon operasi konflik khususnya proses pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini, PMI Pusat melakukan pendampingan kepada PMI Mimika untuk melakukan pengadaan logistik dan sewa pesawat untuk angkutan distribusi bantuan ke warga terdampak konflik di Distrik Sugapa Intan jaya.
- Telah diperolehnya data dan informasi kebutuhan pengungsi dari TNI- Polri, Dinas Sosial Provinsi Papua dan Keuskupan Timika dengan rincian : Pengungsi di Nabire sebanyak 545 KK atau 1.412 Jiwa dan Pengungsi di Timika sebanyak 87 KK atau 348 Jiwa.
- Selama berada di Timika, Tim PMI juga melakukan Advokasi dan diplomasi kemanusiaan dilakukan dengan target sasaran Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri, Keuskupan Timika, Pastoral Gereja Santo Mikhael Bilogae Sugapa, serta Pihak Intelejen TNI- Polri.
- Telah dilakukan publikasi kegiatan bantuan kemanusiaan PMI Intan Jaya tersebut melalui media cetak dan elektronik dengan link terlampir. Jumlah netizen yang mengakses informasi tersebut mencapai lebih dari 3,6 juta warganet.
- Kepengurusan PMI Intan Jaya baru dilantik pada tanggal 25 Februari 2021 yang diketuai oleh Agustus Tapani. Belum memiliki kantor, staf dan relawan yang terlatih. Telah dilaksanakan kegiatan Pelayanan Kesehatan Medis oleh PMI Kab. Intan Jaya bersama Puskris Dinkes Prov. Papua di Klinik Bilogai Bagi Pengungsi Kab. Intan Jaya, Papua pada tanggal 4–8 Maret 2021, link terlampir. Sejak tahun 2020, pemerintahan kabupaten Intan Jaya tidak berjalan sebagaimana mestinya termasuk dinkes kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas.
- Masyarakat tidak menjalani kegiatan bertani sebagai normalnya sehingga ketahanan pangan menjadi rentan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari hari.
- Kegiatan Assesment dan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada pengungsi di Kab. Nabire tidak dilakukan karena pesawat yang mahal dan tiket pesawat habis serta kapasitas PMI Kab. Nabire yang masih lemah karena baru di lantik pada tanggal 18 Februari 2021 setelah vakum hampir 2 periode.
Kendala/Hambatan
- Wilayah Kab. Intan Jaya merupakan salah satu wilayah Zona Merah Konflik KKB dengan TNI-Polri.
- Merujuk informasi valid A1 dari Pihak Intelejen bahwa telah ada beberapa ancaman keamanan yang terjadi di sugapa, antara lain: (1). kasus penembakan yang waktunya hampir berentetan, yakni penembakan di gereja yang menewaskan 1 orang pendeta, penembakan puskesmas (3 warga meninggal), penembakan di Warung dekat gereja yang menewaskan 1 warga sipil, serta penembakan tukang ojek di bandara, (2). Pembakaran pesawat misionaris di airport pada bulan Februari 2021, dan (3). Ancaman pengepungan airport dan penembakan pesawat sipil, ASN maupun aparat TNI/POLRI yang akan mendarat di airport Sugapa.
- Mengingat penugasan tim PMI ini mengajak tim ICRC, maka merujuk surat notifikasi dari Kemenlu yang ditujukan kepada ICRC agar mengadakan koordinasi intensif dengan PMI setempat dan TNI/POLRI, maka untuk dasar pengamanan, pihak Kodam Cendrawasih dan Polda Papua meminta surat pemberitahuan untuk memasuki kab. Intan Jaya. Hal ini menyebabkan perjalan ke Sugapa tertunda satu hari dari rencana awal.
- Sehubungan dengan alasan keamanan, maka TNI/ POLRI awalnya minta PMI membatalkan misi bantuan ini.
- Kapasitas PMI Kab. Intan jaya yang masih lemah, karena baru di bentuk pada tgl 25 Februari 2021.
- Kapasitas PMI Kab. Nabire yang masih lemah, baru di lantik pada tanggal 25 Februari 2021.
Pembelajaran Positif
- Untuk memenuhi safer access framework serta safety dan security, Tim PMI mengadakan advokasi, komunikasi dan koordinasi intensif dengan pihak intelejen baik di Jakarta Mabes TNI/ Mabes POLRI, KODAM dan POLDA, Kodim/POLRES. Tim PMI mengadvokasi kepada Ketua PMI Propinsi agar menulis surat ke Pangdam Cendrawasih dan Kapolda Papua terkait dengan surat pemberitahuan memasuki kab. Intan Jaya oleh PMI Provinsi dibuatkan surat resmi kepada Pangdam cendrawasih dan Kapolda Papua.
- Merespon alasan keamanan dan juga dalam rangka menjaga hubungan baik antara PMI dan ICRC dengan TNI/POLRI, maka Tim memutuskan melakukan Pengurangan Personil PMI yang memasuki Kab. Intan jaya yang semula 12 personil menjadi 3 personal putra daerah yaitu Zakius Degei Ketua Harian PMI Papua, Agus Tapani Ketua PMI Intan Jaya dan Petrus Mofu (Staf Markas PMI Papua).
- Mengingat kapasitas PMI Kab. Intan jaya yang masih lemah, maka Tim PMI Pusat dan Propinsi Papua melakukan pendampingan kepada PMI Intan Jaya.
- Misi kemanusiaan PMI ini mendayagunakan personil dari PMI Kab. Mimika yang terdekat dengan wilayah Kab. Intan Jaya.
Peluang untuk Replikasi & Adopsi
- PMI memiliki banyak pengalaman dalam penanganan konflik, khususnya di Papua. Diperlukan koordinasi dan komunikasi yang lebih inten dengan berbagai pihak dengan tetap berpegangan prinsip prinsip dasar palang merah dan bulan sabit merah internasional.
- Barang barang bantuan logistik sembako, agar lebih penghematan dana operasi, agar dimaksimalkan pengadaan di lokasi terdekat. Oleh karena itu, untuk adopsi dan replikasi kedepan, perlu dilakukan pemetaan logistik dan jalur transportasi, termasuk dalam hal ini adalah provider untuk sewa pesawat dan angkutan lainnya.
- Perlu Peningkatan kapasitas PMI di wilayah Pegunungan yang risiko konfliknya tinggi, khususnya kapasitas kesiapsiagaan dan respon konflik antara lain orientasi dan pelatihan kepada relawan, staf dan pengurus. Termasuk Pelatihan asesmen untuk respon konflik, menejemen layanan kesehatan dan PSP serta distribusi bantuan.
- Menyusun Rencana Kontijensi Penanganan Konflik serta template RENOP (Rencana Operasi) sebagai tindak Lanjut Misi Kemanusiaan dengan fokus wilayah yang masuk dalam zona merah seperti Intan Jaya, Nduga, Puncak, Puncak Jaya dan Paniae.
