Transformasi Nilai Nilai Kemanusiaan berbasis budaya (Ekplorasi Hukum Humaniter Internasional).

DURASI WAKTU

Tahun 2012 sd sekarang

Latar Belakang

Banyaknya kejadian bencana, krisis kesehatan dan potensi konflik di Indonesia, mendorong para Lembaga Kemanusiaan dituntut untuk lebih berperan aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan.

Bertugas di daerah yang rawan bencana dan konflik menuntut semua pelaku kemanusiaan diharuskan memahami aturan, nilai nilai dan prinsip prinsip bekerja di layanan kemanusiaan di lapangan, khususnya memastikan keselamatan dan keamanan, serta akses yang lebih aman dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada para penerima bantuan.

Agar efektif menjalankan peran dan mandatnya, Lembaga Kemanusiaan harus membangun kemampuan dan kompetensi seluruh personalnya agar memiliki karakter serta prinsip – prinsip dan nilai nilai kemanusiaan, sehingga mampu melakukan layanan kemanusiaan yang berkualitas dan bermartabat. Layanan kemanusiaan yang berkualitas dan bermartabat hanya bisa dilaksanakan oleh mereka yang peka, dan peduli  terhadap kebutuhan penerima manfaat, serta memastikan penerimaan masyarakat terhadap organisasi dan program kegiatannya. Oleh karena itu, setiap lembaga kemanusiaan mutlak harus  memperkuat karakter dan nilai-nilai kemanusiaan, mengintegrasikannya ke dalam budaya, program dan pelayanan, serta memastikan penerapannya secara efektif dan sistematis.

Secara kontektual nilai nilai dan prinsip prinsip kemanusiaan selama ini, tersebut sebagian besar masih relevan dengan kekinian.  Namun belum aplikatif, sehingga perlu penguatan proses transformasi dan penyesuaian baik konten dan metode pendekatannya. Kurikulum, silabus, serta metode dan strategi pembelajarannya perlu memadukan layanan kemanusiaan di masa digital. Perlu ada upaya penguatan bagaimana agar penerapan nilai nilai dan prinsip prinsip kemanusiaan yang umumnya di gagas di tingkat global ini lebih membumi (down to earth) dan mendapatkan hasil kongkrit.

Membangun karakter manusia dengan nilai nilai dan prinsip prinsip kemanusiaan di masa digital ini harus digarap dengan seksama, khususnya ketika konvergensi budaya yang dipicu perkembangan teknologi digital yang tak terelakkan, membangun mental yang konstruktif dan tangguh di jaman digital ini adalah suatu hal yang mutlak.

Selama lebih dari 30 tahun, Komite Internasional Palang Merah (ICRC) delegasi Jakarta telah bekerja di Indonesia. Tugas ICRC ini adalah meningkatkan kapasitas PMI dan Pemerintah Indonesia dalam mempromosikan, mengimplementasi, dan berbagi pengetahuan mengenai hukum humaniter internasional (HHI), antara lain, dengan angkatan bersenjata dan pasukan keamanan, sekolah hukum, fakultas hukum, dan lembaga pendidikan tinggi lainnya.

Selama ini banyak yang mempertanyakan, apakah HHI masih relevan dengan kondisi saat ini ? Kondisi kehidupan di jaman digital ? Bagi relawan PMI, Hukum Humaniter Internasional adalah nilai nilai moral kemanusiaan kegiatan layanan kemanusiaan yang dilaksanakannya.

Ide untuk melakukan transformasi nilai nilai kemanusiaan yang ada dalam HHI, dilontarkan oleh Ketua Umum Palang Merah lndonesia (PMI) dan mantan Wakil Presiden Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla, untuk menyebarluaskan ‘humanitarianisme’ di luar ‘lingkaran teknis dan para ahli’, sehingga lebih menjangkau pada masyarakat umum, serta anak anak dan pelajar.

Hal tersebut mendorong ICRC dan PMI berupaya mengembangkan dan mengeksplorasi nilai nilai kemanusiaan yang ada dalam Hukum Perikemanusiaan Internasional. ICRC Delegasi Jakarta, bersama dengan PMI, saat ini sedang mengembangkan sebuah modul pengajaran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berfokus pada aturan dasar, yang disebut “Nilai-nilai Kemanusiaan”, yang dipersiapkan untuk audiens baru yang lebih luas.

Sebagai sebuah modul, Akhlak Kemanusiaan memiliki keunikan tersendiri karena menggunakan metode yang merangsang peserta didik untuk memainkan peran aktif dalam proses belajar.

Adat Istiadat Lokal dan Nilai-nilai Agama

Studi seperti proyek Roots of Restraint in War (Akar Pengendalian Diri dalam Perang) yang dilakukan ICRC menunjukkan bahwa di luar badan-badan terstruktur yang didirikan oleh negara, seperti angkatan bersenjata dan pasukan keamanan, individu cenderung lebih dipengaruhi oleh norma-norma yang memiliki referensi terkait yang telah divalidasi oleh komunitas mereka. Norma-norma sosial dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk adat istiadat dan/atau agama setempat. Di banyak negara, ada interaksi antara kedua hal tersebut.

Indonesia memiliki kekayaan tradisi setempat yang relevan, yang dikenal sebagai adat – yang berasal dari warisan budaya yang kaya dan beragam pengaruh. Unsur-unsur adat setempat yang menggarisbawahi, antara lain, penghormatan terhadap lawan seseorang, martabat wanita, dll., akan disertakan dalam modul. Terkait dengan prinsip-prinsip agama, Islam akan menjadi acuan utama mengingat Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia, tetapi unsur-unsur agama lain juga akan menjadi acuan.

 

Modul Akhlak Kemanusiaan ini dikemas dengan sangat humanis dan berkesan positif. Dirancang dengan sengaja lebih menggarisbawahi nilai-nilai positif seperti penghormatan terhadap integritas fisik/psikologis ketimbang pelanggaran-pelanggaran terkait (perlakuan buruk). Setiap aturan, yang dikembangkan dengan kata-kata sederhana, akan dilengkapi dengan adat istiadat dan norma-norma keagamaan yang relevan yang hadir dalam berbagai bentuk di seluruh Indonesia.

Desain Modul Akhlak kemanusiaan berbasis budaya setempat yang sesuai dengan nilai nilai universal serta kekayaan tradisi setempat yang relevan, yang dikenal sebagai adat – yang berasal dari warisan budaya yang kaya dan beragam pengaruh. Unsur-unsur adat setempat yang menggarisbawahi, antara lain, penghormatan terhadap lawan seseorang, martabat wanita, dll., akan disertakan dalam modul.

PELAKSANA :

ICRC dan PMI

tujuan :

  1. Melakukan transformasi nilai nilai dan prinsip prinsip kemanusiaan dengan mengeksplorasi nilai nilai baik dalam budaya lokal.
  2. Meningkatkan pemahaman dan mendorong praktek nyata akhlak kemanusiaan baik dalam kehidupan sehari hari maupun dalam layanan kemanusiaan.
  3. Membangun budaya yang memberikan penghormatan tinggi terhadap penerapan nilai nlai dan prinsip prinsip kemanusiaan.
  4. meningkatkan kapasitas PMI dan Pemerintah Indonesia dalam mempromosikan, mengimplementasi, dan berbagi pengetahuan mengenai hukum humaniter internasional (HHI)

SUMBER PENDANAAN

ICRC dan PMI

CAKUPAN AREA

Seluruh Wilayah Indonesia

penerima manfaat

Perguruan Tinggi, Pondok pesantren, Siswa SMA, Aparat keamanan (TNI/POLRI), dan masyarakat umum.

GALERI FOTO KEGIATAN

LINK SOSIAL MEDIA

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi :

Nama Penulis : Arifin Muh. Hadi

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Silakan masukkan kode akses anda (nama pengguna/alamat email dan katasandi dengan mengisi kolom di bawah ini dengan benar.

https://pustaka.pmi.or.id/slot-gacor/ https://sukabumikota.pmi.or.id/slot-gacor/ https://sukabumikota.pmi.or.id/slot-deposit-dana/ https://kuduskab.pmi.or.id/slot88/ https://ppi.pmi.or.id/slot-ovo/ https://mipa.uns.ac.id/slot-gacor/ https://biosains.mipa.uns.ac.id/slot-dana/ http://kimia.mipa.uns.ac.id/slot88/